Konferensi Nasional Komunikasi Politik 2014

POSTER KONFERENSI

Tahun politik 2014 telah menjadi istilah yang terus-menerus direproduksi media massa di Indonesia dewasa ini. Terbentuknya istilah ini menunjukan betapa fenomena ini telah menarik perhatian khalayak. Mulai dari tokoh politik, pesan dan media politik, serta audiens dan efek politik ternyata terus bermunculan. Gejala ini menunjukan arus persoalan komunikasi politik juga terus berkembang. Cakupan persoalan komunikasi politik yang luas tersebut, juga menunjukkan fenomena komunikasi politik dalam realitasnya amat menentukan perjalanan bangsa, setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Peran tokoh politik, para profesional, serta peran media di dalamnya makin memperjelas fenomena pemilu 2014 merupakan sebuah fenomena komunikasi politik yang membutuhkan cermatan khusus, baik secara teoritis maupun praktis. Pada titik ini, beberapa hal mendasar yang perlu dicermati antara lain peran lembaga survai, konsultan politik, termasuk peran media yang memediasikan pesan politik ke tengah khalayak.

Perkara komunikasi politik yang ada pada level organisasi, media, maupun khalayak politik, baik di ranah akademis maupun praktis, mempertegas cermatan bahwa peristiwa politik 2014 merupakan fenomena yang perlu diberi perhatian, baik menjelang pemilihan umum (PEMILU) maupun evaluasi kritisnya setelah gelaran akbar tersebut. Lustrum II Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya mencoba untuk melanjutkan pembicaraan mengenai topik ini.  Adapun beberapa topik mendasar yang coba diangkat dalam konferensi ini. Topik tersebut merupakan fenomena–fenomena kontemporer yang perlu didiskusikan untuk memperjelas arus persoalan komunikasi politik yang terjadi dalam lingkup nasional. Bila dirincikan adalah sebagai berikut:

Pertama, lembaga polling dan praktek demokrasi di Indonesia. Perkembangan pesat lembaga polling menjadi sebuah gejala yang baru. Polling yang dilakukan sejumlah lembaga, telah menjadi salah satu referensi pokok bagi sejumlah kalangan, baik politisi, maupun partai politik, untuk menjadikannya sebagai sumber data, juga sebagai basis pengambilan kebijakan dan strategi politik.

Kedua, konsultan politik dan praktek demokrasi di Indonesia. Peran konsultan politik tidak hanya memberikan strategi politik praktisnya, tetapi juga pendampingan–pendampingan khusus untuk memenangkan seorang kandidat, sehingga dengan peran ini banyak yang menganggap turut berperan dalam proses demokrasi, terutama dalam Pemilu. Sementara itu, penambahan jumlah lembaga survai, secara kuantitatif juga menunjukkan sebuah gejala politik yang tidak bisa disederhanakan. Para konsultan politik turut mewarnai corak perkembangan demokrasi di Indonesia.

Ketiga, media sosial dan praktek demokrasi di Indonesia. Perkembangan media yang sudah berkembang menjadi media interaktif juga semakin memperjelas bahwa intensitas komunikasi politik juga semakin intensif. Karakter media sosial yang interaktif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan dalam stratifikasi yang berbeda menjadikan kalangan ini menjadi sebuah kondisi yang bias menjadi kondisi yang berdekatan dengan posisi sosial yang positif.

Keempat, budaya komunikasi politik di Indonesia. Budaya komunikasi politik juga telah menjadi gejala yang cukup spesifik. Hidayat et al (2004) mengusulkan mengenai pentingnya menginventarisir isu-isu lokal dalam kajian komunikasi politik di Indonesia. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk digali kontribusi nilai-nilai lokal bagi pengembangan bidang kajian komunikasi politik di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *